Aturan Pemilik Mobil Harus Punya Garasi Ditolak Ahok

23 May 2016

Setiap orang mengininkan memiliki mobil, terutama mobil baru yang bagus. Namun tahukah anda bahwa ada calon peraturan baru di Jakarta yang mengatakan bahwa pemilik mobil baru murah harus punya garasi. Tapi untung saja peraturan tersebut ditolak Gubernur Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menampik gagasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk mengaplikasikan ketentuan konsumen mobil mesti mempunyai garasi. Menurut dia ketentuan itu tidak butuh diaplikasikan untuk menangani kemacetan di Jakarta.

Ini berdampak juga bagi siapa saja yang memiliki mobil keluarga yang tidak punya lahan parkir. Mobil keluarga dari Daihatsu adalah yang banyak digemari oleh masyarakat.

“Saya tak melarang anda, namun demikian parkir diluar yg tidak bisa berhenti, malam-malam juga kami derek,” kata Ahok sesudah resmikan Ruangan Umum Terbuka Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Selatan.

Menurut Ahok, ketentuan itu susah diaplikasikan saat mobil dari lokasi lain datang ke Jakarta. Sebab, pemerintah tidak mempunyai hak untuk melarang beli mobil serta masuk lokasi Jakarta.

Ahok menilainya jalan keluar yang paling pas yaitu dengan mengaplikasikan system jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). ERP bakal diaplikasikan untuk tiap-tiap mobil serta kendaraan roda empat yang melaju di jantung kota Jakarta. Bila mobil melalui gerbang mesin ERP, tarif yang dipakai sekitar dari Rp20.000 sampai Rp40.000.

“Maka dari itu kebijakan paling benar tetaplah ERP. Bisa duit ERP dapat buat bantu naik bus tak bayar, “ kata Ahok. Pendapatan dari ERP bakal diarahkan ke cost transportasi umum, hingga orang-orang bisa menaiki bus dengan gratis.

Terlebih dulu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memohon Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk mengaplikasikan Ketentuan Daerah Nomer 5 th. 2014 mengenai Transportasi, dalam pasal 140 meyebut kalau bahwa tiap-tiap orang atau tubuh usaha mesti mempunyai garasi saat beli kendaraan. Ketentuan itu memanglah telah terdaftar dalam Perda tetapi belum diaplikasikan.